Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi

Buku yang berjudul ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS REGISTRASI yang ditulis oleh Sdri. Dr. Ir. Hj. Triyuni Soemartono, MM dan Sdri. Hendrastuti, SH., MM ini menjelaskan beberapa hal dari regulasi sebelum hingga sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengupas kewenangan  Penyelenggara dan Instasi Pelaksana termasuk permasalahan nomenklatur, dan secara rinci menyajikan prosedur dan norma-norma yang berlaku atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik di Indonesia maupun WNI Diluar wilayah Republik Indonesia dengan berbasis registrasi, pemberlakuan denda administrasi  bagi penduduk yang terlambat dalam pelaporannya, ancaman sistem tindak pidana Administrasi Kependudukan bagi pelanggarnya, sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK), serta krtik/sumbang saran guna penyempurnaan kebijakan di bidang Administarsi Kependudukan. Buku ini juga mencoba mengaitkan akibat-akibat hukum bagi peristiwa penting yang tidak dicatatkan beserta penyebabnya sehingga tidak memiliki Akta Pencatatan Sipil.

Diharapkan melalui buku ini dapat membuka wawasan/ bahan diskusi bagi pemerhati dan penentu kebijakan untuk menyikapi permasalahn yang cukup serius ini, serta menjadi referensi bagi semua pihak utamanya  penduduk maupun petugas dan para penegak hukum, demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang telah lama kita nantikan, untuk itu kamu juga menyambut baik dan mengucapkan selamat atas peluncuran pertama buku ini semoga bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatNya dan menuntun kita semua untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa dan Negara tercinta ini.

Undang-Undang ini pada waktu pembahasanya mengalami dinamika yang sangat luar biasa, dilakukan secra kritis dan intens dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Pembahasannya melibatkan semua anggota Komisi II, yang terbagi dalam  forum Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus). Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri sebgai sektor yang memimpin jajaran pemerintahan untuk pembahasan RUU ini untuk menjadi UU juga telah mengikutsertakan berbagai sumberdaya pemerintahan yang memiliki kompetensi dan kecakapan dalam bidang Administrasi Kependudukan. Para anggota Komisi II dan Pemerintah telah mengerahkan semua potensi hingga rancangan undang-undang administrasi kependudukan menjadi undang-undang  yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap undang-undang ini.

Sebagai Ketua Panja dan Ketua Tim Perumus yang selalu memimpin pembahasan dalam tim perumus, penulis menyaksikan partisipasi dan sumbangsih yang besar dari otoritas departemen dalam negeri yang mewakili pemerintah dalam forum-forum pembahasan rancangan undang-undang administrasi kependudukan tersebut. Sebuah partisipasi  dan sumbangsih yang didasrkan pada integritas dan kompetensi yang layak diberikan apresiasi. Dan di antara pribadi-pribadi yang mewakili pemerintah melalui depdagri tersebut, kami semua merasakan, memperhatikan dan mencatat peran besar dan sangat berarti dari Ibu Triyuni, salah seorang penulis buku ini, yang memungkinkan undang-undang ini dapat hadir sebgaimana yang diinginkan. Secara pribadi penulis harus mengakui bahwa Ibu Tri, panggilan kami untuk Bu Triyuni, adalah orang yang menjadi tempat penulis menggali referensi dan informasi yang dibutuhkan untuk berhasilnya RUU yang menjadi UU saat itu. penulis selalu mencatat bahwa Ibu selalu hadir dengan sejumlah data dan referensi yang sangat penulis butuhkan, terutama dalam situasi-situasi menegangkan menyangkut isu-isu dan rancangan pasal-pasal yang krusial dan sensitif.

Berdasarkan kenyataan itulah maka buku yang ditulis oleh Bu Tri dan rekannya ini layak menjadi sandaran referensi dan acuan untuk memahami masalah di seputar administrasi kependudukan yang telah dituangkan pengaturannya dalam UU No.23 Tahun 2006. buku ini tersedia di perpustakaan IPDN jatinangor dan apabila ingin memiliki buku ini tersedia dikoprasi IPDN.

Blog Attachment

Leave us a Comment